Sumber: @standupshow

Seperti judul lagu lawas dari Vina Panduwinata, bulan September tahun 2011 ini tampaknya dipenuhi dengan keceriaan karena munculnya dua acara lawak baru. Pada hari Kamis (15/09) yang lalu, MetroTV telah meluncurkan suatu acara baru dengan nama “Stand-up Comedy Show” yang tayangan perdananya menampilkan @solehsolihun, @miund, dan @st_agustaf. Saluran televisi baru, KompasTV, juga rencananya akan menayangkan kompetisi “Stand Up Comedy Indonesia” mulai tanggal 24 September nanti dengan pembawa acara @pandji dan @radityadika serta juri @masbutet, @Indro_Warkop, dan @astreedtiar1207. Saya duga sebentar lagi saluran-saluran televisi lain juga akan mengadakan acara serupa karena tampaknya ada semangat solidaritas yang kuat antarstasiun televisi Indonesia untuk membuat program acara dengan genre yang serupa.

Saya tidak tahu apakah acara kedua stasiun televisi ini diilhami oleh acara #StandUpNite di Comedy Cafe Kemang pada tanggal 13 Juli yang lalu. Saya juga tidak tahu mana yang benar antara pendapat bahwa konsep “stand-up comedy” sebenarnya sudah lama ada dalam masyarakat Indonesia dan pendapat bahwa konsep ini sebenarnya tergolong baru dalam belantika komedi kita. Biarlah kita tunggu fatwa dari @ismanhs tentang masalah ini. Sementara itu, sebelum istilah asing “stand up comedy” ini telanjur lebih dikenal luas, ada baiknya kita pikirkan apa padanan bahasa Indonesia yang pas untuk istilah ini.

Langkah pertama untuk membuat istilah adalah memahami maknanya. Secara singkat, makna leksikal “stand-up comedy” adalah lawakan atau komedi yang dilakukan di atas panggung oleh seorang pelawak atau komedian (comedy performed on stage by a single comedian). Lagi-lagi saya belum tahu apa perbedaan nuansa makna antara lawakan dan komedi yang keduanya ada dalam KBBI ini. Menurut saya, kedua kata itu bermakna serupa. Selain dua kata itu, paling tidak kita juga punya kata banyolan, bebodoran, canda, cura, dagelan, garah-garah, gurauan, humor, kecandan, kelakar, lelucon, dan olok-olok yang memiliki nuansa makna yang serupa. Dari segi kemudahan pembuatan bentuk turunan, saya pribadi lebih memilih kata lawak dengan berbagai bentuk turunannya: melawak, lawakan, dan pelawak. Lawak juga telah cukup lama ada dalam kosakata bahasa Melayu.

Jadi, saya usulkan untuk menggunakan padanan “lawakan tunggal” untuk “stand-up comedy” dan “pelawak tunggal” untuk “stand-up comedian”. Kalau ternyata “komedi tunggal” dan “komedian tunggal” lebih disukai khalayak, tak apalah. Yang penting, kita harus selalu mengupayakan untuk memadankan istilah asing sebelum telanjur populer. Syukur-syukur stasiun televisi lain yang berencana menggelar program serupa mau menggunakan judul berbahasa Indonesia.

Tulisan ini berupaya mengupas fenomena epentesis dalam bahasa Indonesia, khususnya swarabakti, yang antara lain mencakup usul perubahan entri KBBI untuk berbagai definisi yang terkait, kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia saat ini, serta usul perubahan kaidah tersebut.

Entri KBBI

Berikut isi beberapa entri yang terkait dengan epentesis dalam KBBI IV. Sebagai catatan, entri anaptiksis baru ditambahkan dalam KBBI IV dan belum ada dalam KBBI sebelumnya.

1. anaptiksis n Ling penyisipan vokal pendek di antara dua konsonan atau lebih untuk menyederhanakan struktur suku kata
2. epentesis n Ling penyisipan bunyi atau huruf ke dl kata, terutama kata serapan, tanpa mengubah arti untuk menyesuaikan dng pola fonologis bahasa peminjam, spt penyisipan /e/ dl kata kelas
3. paragog n Ling penambahan huruf atau bunyi pd akhir sebuah kata
4. protesis n Ling penambahan vokal atau konsonan pd awal kata, untuk memudahkan lafal msl e pd nyak menjadi enyak dsb
5. swarabakti n Ling vokal pendek yg disisipkan dl proses anaptiksis
6. swarabakti akhir paragog
7. swarabakti awal protesis
8. swarabakti tengah epentesis

KBBI IV membatasi definisi swarabakti hanya untuk vokal yang disisipkan (bendanya) dan tidak meliputi keseluruhan proses. Kata majemuk swarabakti tengah dirujuk kepada epentesis, padahal swarabakti dibatasi hanya untuk vokal sedangkan epentesis juga meliputi konsonan. Agak aneh untuk menyamakan “vokal pendek yg disisipkan dl proses anaptiksis (di bagian) tengah (kata)” dengan “penyisipan bunyi atau huruf (bisa vokal maupun konsonan) ke dalam kata”.

Ketidakkonsistenan serupa juga muncul dalam hubungan swarabakti–swarabakti akhir–paragog serta swarabakti–swarabakti awal–protesis. Agar taat asas, saya pikir sebaiknya swarabakti dirujuk kepada anaptiksis dan tiga kata majemuk turunan swarabakti dihapus karena berpotensi membingungkan dari segi batasan. Toh, sependek pengetahuan saya, kekerapan penggunaan kata majemuk tersebut nyaris mendekati tiada.

Kata suara dalam bahasa Indonesia juga berasal dari kata svara dari bahasa Sanskerta. Mengapa ada pembedaan penyerapan /v/ di sana (menjadi /u/) dengan /v/ pada svarabhakti (menjadi /w/)? Mengapa tidak dipakai suarabakti dengan /u/ alih-alih /w/?

Kaidah swarabakti

Kembali pada masalah swarabakti, C.A. van Ophuijsen–orang yang mula-mula menetapkan ejaan bahasa Melayu–berpendapat bahwa gugus konsonan yang terdapat pada satu suku kata pada kata pungut haruslah dipisahkan melalui swarabakti oleh /ɘ/, misalnya putera dari bahasa Sanskerta putra. Menurut Badudu (1991), kaidah Ophuijsen itu sekarang dikesampingkan (untuk kata pungut dari bahasa asing) dengan pertimbangan: (1) adanya gugus konsonan dalam bahasa Indonesia tidak menimbulkan kesulitan apa pun dalam lafal bagi pemakai bahasa Indonesia; (2) kita menghendaki agar ejaan kata pungut dalam bahasa Indonesia sedapat-dapatnya dekat dengan ejaan asli kata asalnya; (3) dalam pemungutan kata asing kita sukar menghindari adanya gugus konsonan. Kalau kata bahasa Belanda instructuur diindonesiakan sesuai pedoman Ophuijsen, misalnya, kita akan menyerapnya menjadi in-se-te-ruk-tur.

Badudu juga berpendapat bahwa untuk kata pungut yang berasal dari bahasa serumpun, seperti bahasa Jawa atau Sunda, swarabakti tetap diterapkan untuk gugus konsonan yang terdapat pada suku awal. Alasannya adalah agar kata pungut itu nanti mudah dibentuk apabila diberi awalan me- atau pe-. Contoh: tlusur (bahasa Jawa) diserap menjadi telusur, menelusuri, dan penelusuran. Kaidah ini tidak berlaku untuk gugus konsonan yang tidak terdapat pada suku awal. Contoh: caplok dan gamblang (bahasa Jawa) tidak diserap menjadi capelok dan gambelang.

Singkatnya, mantan pembawa acara Pembinaan Bahasa Indonesia di TVRI ini berpendapat bahwa dalam penyerapan kata ke dalam bahasa Indonesia tidak perlu diterapkan swarabakti atau penyisipan fonem, kecuali pada gugus konsonan yang terdapat pada suku awal bahasa serumpun. Tampaknya kaidah ini memang telah diterapkan oleh para penyusun KBBI. Kata trampil dan kraton dari bahasa Jawa diserap menjadi terampil dan keraton dengan swarabakti. Sebaliknya, credit dan tragedie dari bahasa Belanda diserap menjadi kredit dan tragedi tanpa swarabakti. Tentu saja kita mungkin dapat menemukan ketidakkonsistenan terhadap kaidah ini. Namun, bukan berarti karena nila setitik rusak susu sebelanga.

Perancis vs Prancis

Masalah swarabakti ini memang sering membingungkan para pengguna bahasa. Salah satu kasus yang saya ingat adalah “Perancis vs Prancis” di Wikipedia bahasa Indonesia (WBI). Pada awal tahun 2006, komunitas WBI menetapkan bahwa ejaan yang digunakan oleh WBI adalah “Perancis” dengan swarabakti. Kata ini diserap dari bahasa Portugis Francês (Russell, 2008) dan, kalau menggunakan kaidah di atas, seharusnya diserap menjadi “Prancis” tanpa swarabakti. Dalam lampirannya, KBBI IV pun mencantumkan nama “Prancis”, bukan “Perancis”. Mungkin ini saat yang tepat bagi komunitas WBI untuk menimbang kembali pilihan kita.

Usul perubahan kaidah

Bahasa adalah pendukung kebudayaan bangsa pemilik bahasa itu. Bahasa tumbuh seiring pertumbuhan kebudayaan bangsa tersebut. Seiring pertumbuhan bahasa, kaidah-kaidah bahasa pun kadang perlu disesuaikan. Kita ambil contoh kaidah peluluhan huruf k, p, s, dan t saat diberi imbuhan me-. Dulu kaidah ini mengecualikan kata-kata serapan asing sehingga komunikasi menjadi mengkomunikasikan dan publikasi menjadi mempublikasikan. Kini pengecualian itu mulai ditinggalkan sehingga bentuk mengomunikasikan dan memublikasikan sudah dipilih menjadi bentuk baku.

Kaidah swarabakti pun mungkin dapat disederhanakan menjadi: tanpa memandang asal pungutan, semua gugus konsonan di awal kata (1) menerapkan swarabakti, atau, sebaliknya, (2) tidak menerapkan swarabakti. Dalam diskusi di milis guyubbahasa beberapa waktu yang lalu, Prof. Bambang Kaswanti Purwo melontarkan gagasan untuk memberlakukan pilihan kedua.

Seandainya aturan main ini — “serapan asing tanpa penambahan /e/, serapan bhs nusantara ditambahkan” — diganti sehingga tidak ada perbedaan perlakuan antara yang asing dan yang nusantara, persoalannya akan menjadi lebih sederhana, ya? Tidak lagi akan memusingkan – baik bagi diri kita sendiri maupun bagi siswa kita — dari mana asal katanya, bahwa ada beda cara penulisannya, bahwa KBBI edisi ke-4 pun belum konsisten. Jadi, <keraton> –> <kraton>; <terampil> –> <trampil>, mengikuti penulisan seperti <Spanyol>, <Inggris>, <kredit>, <tragedi>. (Bambang Kaswanti Purwo, 15 Agu 2011)

Penutup

Bahasa yang tumbuh senantiasa berubah. Asal perubahan itu bersistem, bertaat asas, dan memperkaya bahasa, niscaya perubahan itu dapat diterima. Apalagi jika perubahan ini membuat bahasa tersebut semakin sederhana. Semakin sederhana kaidah suatu bahasa, semakin mudah bahasa itu dipelajari. Semakin mudah bahasa dipelajari, semakin banyak orang yang menguasai bahasa itu. Semakin banyak penutur suatu bahasa, semakin besar potensi bahasa itu untuk menjadi basantara atau lingua franca.

Rujukan

1. Badudu, J.S. (1991). Inilah Bahasa Indonesia yang Benar II Cetakan Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
2. Kridalaksana, H. (2008). Kamus Linguistik Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
3. Muslich, M. (2010). Fonologi Bahasa Indonesia: Tinjauan Deskriptif Sistem Bunyi Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
4. Russell, J. (Ed.) (2008). Loan-words in Indonesian and Malay. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Pada dasarnya, DIY mengusung semangat kemandirian dalam berkarya, apa pun motifnya. Istilah karya sendiri atau swakarya mungkin tepat untuk menggambarkan konsep ini dalam bahasa Indonesia. Sayangnya, meskipun kata swakarya secara leksikal cocok dengan makna DIY, kata ini telanjur lekat dengan gabungan kata desa swakarya yang dipopulerkan pemerintah untuk desa transisi antara desa swadaya (tradisional) dan desa swasembada (maju). Untunglah, ada kata kriya yang medan maknanya dekat dengan karya. Kedua kata ini masing-masing berasal dari bahasa Sanskerta कार्य (kārya) dan क्रिया (kriyā) yang keduanya dapat bermakna kegiatan (Monier-Williams, 1920). Dalam bahasa Indonesia, menurut KBBI IV, karya bermakna pekerjaan atau hasil perbuatan, sedangkan kriya merupakan hiponim karya yang hanya mencakup pekerjaan (kerajinan) tangan.

Sesuai anjuran Kang Jajang untuk terus mencipta kata,  saya menawarkan kata “swakriya” sebagai padanan do it yourself (DIY).

swakriya n pekerjaan atau hasil kerja yang dilakukan oleh amatir tanpa pelatihan profesional di bidang tertentu

Istilah-istilah turunan macam swakriyawan (DIYer), gerai swakriya (DIY store), dan budaya swakriya (DIY culture) selanjutnya dapat dibentuk dari kata ini.

Bagaimana?

Kridalaksana (2007, hlm. 181) menyebut gejala ini sebagai derivasi balik (bahasa Inggris: back-derivation atau back-formation). Derivasi balik didefinisikan olehnya sebagai proses pembentukan kata berdasarkan pola-pola yang ada, tanpa mengenal atau mempertimbangkan unsur-unsurnya. Akibatnya, timbul bentuk yang secara historis tidak dapat diramalkan. Contoh derivasi balik lain yang diberikan oleh Kridalaksana adalah:

1. “ketik” dalam “diketik” yang dipakai karena dikira merupakan padanan pasif dari “mengetik”. Padahal, bentuk “mengetik” muncul bukan karena peluluhan fonem /k/, melainkan karena proses menyisipan “e” pada bentuk dasar ekasuku “tik” (mungkin merupakan onomatope), sama seperti pada pembentukan kata “mengebom” dari “bom”;
2. “tikah” dalam “ditikahkeun” (bahasa Sunda) yang dipakai karena dikira merupakan padanan pasif dari “menikah”. Padahal, bentuk dasar yang baku adalah “nikah”, dari bahasa Arab nikāḥ.

Contoh-contoh yang diberikan oleh Kridalaksana seolah menyiratkan bahwa proses derivasi balik adalah suatu kesalahan. Sebagai salah satu proses pembentukan kata, derivasi balik mungkin dapat bermanfaat pada kondisi lain. Dalam bahasa Inggris, misalnya, derivasi balik digunakan untuk membentuk kata edit dari editor, diagnose dari diagnosis, dan emote dari emotion (Abootty, 2002, hlm. 29).

Rujukan:

1. Abootty, O. (2002). The Funny Side of English. New Delhi: Pustak Mahal.
2. Kridalaksana, H. (2007). Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
3. Russell, J. (Ed.) (2008). Loan-words in Indonesian and Malay. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Foto: Antara

Pada hari Jumat (12 Agu 2011) yang lalu, Kantor Berita Antara dan Forum Bahasa Media Massa (FBMM) menyelenggarakan diskusi bahasa bertopik “Diskusi Bahasa Duduk Perkara istilah ‘Cina’: Berbagai Pandangan dan Pilihan Lain” di Wisma Antara. Acara yang dimoderatori oleh T.D. Asmadi tersebut menghadirkan empat pembicara: (1) wakil Kedutaan Besar Cina (Wang Peijun, kalau tidak salah); (2) wakil Kementerian Luar Negeri Indonesia (Gorie Arifianto, kalau tidak salah); (3) wakil Badan Bahasa (Abdul Gaffar Ruskhan); (4) Remy Silado, budayawan.

Secara garis besar, berikut ini pokok-pokok pikiran dari para pembicara. Kedubes Cina menyarankan (tidak memaksa) untuk tidak menggunakan istilah “Cina” karena istilah ini digunakan oleh Jepang terhadap Cina pada saat perang dengan konotasi negatif. Kemenlu sedang mempertimbangkan untuk menggunakan satu istilah yang konsisten, yaitu “Tiongkok”. Abdul Gaffar Ruskhan mengatakan bahwa istilah “Cina” sudah lazim digunakan dalam masyarakat Indonesia dan tidak bermakna peyoratif. Remy Silado memaparkan sejarah dan berbagai penggunaan kata “Cina” dalam bahasa Indonesia.

Diskusi ini merupakan salah satu contoh dari beberapa masalah kebahasaan kita yang belum “putus”. Belum ada satu konsensus pasti tentang mana istilah yang baku: Cina, China, Caina, atau Tiongkok? Tentu saja ketidakseragaman ini berpotensi “membingungkan” para pengguna bahasa, meskipun ada pendapat bahwa bahasa tidak harus seragam. Gajah berjuang lawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah.

Saya tidak akan menambah bingung. Silakan pilih “Cina” atau “Tiongkok”. Pilih “Cina” kalau Anda tidak terlalu percaya dengan makna peyoratif kata itu dan ingin taat asas dengan istilah-istilah lain seperti “pecinan” dan “pondok cina”. Pilih “Tiongkok” jika Anda ingin bertenggang rasa dengan pendapat sementara kalangan bahwa istilah “Cina” bermakna merendahkan. Yang jelas, jangan pakai “China” atau “Caina” karena kedua istilah tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa kita. Saya sendiri akan tetap menggunakan kata “Cina” selagi belum ada larangan resmi dari Kedubes Cina atau imbauan pembakuan resmi dari Kemenlu RI.

Sekali lagi terbukti bahwa bahasa bukanlah “ilmu pasti”. Selalu ada unsur rasa yang berperan dalam penggunaan bahasa. Masalah rasa ini cukup pelik karena sifatnya yang subjektif, meskipun kesubjektifan tersebut dapat dikurangi dengan memberi dasar rujukan. MHS (menurut hemat saya, IMHO), kita dapat sepakat untuk tidak sepakat dalam masalah bahasa, asalkan masing-masing punya dasar yang cukup kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mari tumbuhkan kebiasaan untuk mencari dan memberi rujukan terhadap pendapat kita. Lebih sulit daripada sekadar “ngecap”, tapi bukan tidak mungkin dilakukan.

Rujukan:

1. Rosidi, A. (2010, Juni 10). Cina dan China. Pikiran Rakyat.
2. Ruskhan, A.G. (2011). Ihwal Istilah Cina dan China. Diskusi Bahasa Duduk Perkara istilah “Cina”: Berbagai Pandangan dan Pilihan Lain, 12 Agustus 2011, Jakarta
3. Silado, R. (2011). Bukan China, tapi Cina, Diskusi Bahasa Duduk Perkara istilah “Cina”: Berbagai Pandangan dan Pilihan Lain, 12 Agustus 2011, Jakarta.
4. Sutami, H. (2008, Juni 23). Wong Chino. Majalah Tempo.

Baik dalam kata majemuk maupun dalam kalimat, segala sesuatu yang menerangkan selalu terletak di belakang yang diterangkan.

Contoh penerapan yang diberikan STA adalah kata “kapal terbang” dan kalimat “Ali makan.” Dalam kata majemuk “kapal terbang”, kata kapal diterangkan oleh kata terbang. Demikian juga dalam kalimat “Ali makan,” Ali diterangkan oleh makan. Meskipun STA hanya mencantumkan “kata majemuk” dalam pemeriannya, saya yakin bahwa frasa macam “baju merah” pun ikut tunduk dengan aturan ini.

STA menyebut bagian yang diterangkan sebagai pokok isi (mis. “kapal”) dan bagian yang menerangkan sebagai sebutan isi (mis. “terbang”). Masing-masing bagian ini selaras dengan definisi bagian inti dan pewatas untuk frasa nominal yang disebut dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Alwi, dkk., 2003, hlm. 244).

Menurut STA, hukum D-M ini memiliki perkecualian berupa beberapa golongan kata, yang meskipun menerangkan sesuatu, senantiasa atau sering terletak di depan kata-kata yang diterangkannya, yaitu:

1. Kata bilangan: seekor, setiap, segala, dsb.
2. Kata depan: di, dari, kepada, dsb.
3. Kata keterangan: sudah, telah, akan, sesungguhnya, sebenarnya, dsb. Jenis ini dapat memiliki perbedaan makna jika susunannya berbeda, misalnya makan lagi dan lagi makan.
4. Kata majemuk serapan dari bahasa asing seperti perdana menteri, bumiputra, atau mikrobiologi yang mengikuti aturan bahasa asalnya.

Hukum D-M merupakan salah satu pembeda antara bahasa Indonesia (dan berbagai bahasa dalam rumpun Austronesia) dengan bahasa yang tergolong ke dalam rumpun Indo-Eropa, seperti bahasa Belanda dan Inggris, yang memiliki struktur M-D (menerangkan-diterangkan). Misalnya, school building (Inggris) ‘bangunan sekolah’, gouverneurkantoor (Belanda) ‘kantor gubernur’.

Pengetahuan tentang perbedaan aturan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (yang sekarang merupakan sumber serapan utama kita) ini merupakan modal utama bagi penerjemah. Prinsip sederhana yang berlaku: balikkan urutan kata dalam frasa atau kata majemuk sewaktu menerjemahkan. Berikut beberapa contoh penerapan prinsip ini:

• “national democrats” = “demokrat nasional”, bukan “nasional demokrat”, karena kata demokrat diterangkan oleh kata nasional;
• “social media” = “media sosial”, bukan “sosial media”, karena kata media diterangkan oleh kata sosial;
• “total value” = “nilai total”, bukan “total nilai”, karena kata nilai diterangkan oleh kata total.

Namun, jangan pukul rata juga. Kaidah “pembalikan” ini tidak berlaku untuk frasa setara karena frasa macam ini tidak memiliki inti yang harus diterangkan. Misalnya, seperti yang dijelaskan oleh Mas Wiyanto, ”scientific and technical information” diterjemahkan menjadi “informasi ilmiah dan teknis” dan tidak perlu dibalik menjadi “informasi teknis dan ilmiah”.

Sesuai sifat bahasa yang dinamis dan merupakan konsensus dari para penuturnya, tentu saja tetap akan ditemukan berbagai perkecualian terhadap kaidah-kaidah bahasa Indonesia seperti hukum D-M ini. Walaupun demikian, jangan pula kita merusak susu sebelanga hanya karena setitik nila: perkecualian adalah anomali; prinsip umum tidak boleh rusak hanya karena segelintir anomali. Bahasa adalah sistem dan karenanya membutuhkan pola, kaidah, serta aturan.

Tambahan #1: Terima kasih untuk @ismanhs atas gamitan tentang penggunaan “pengecualian“, alih-alih “perkecualian“, pada alinea keempat artikel ini. Masalah ini telah dibahas a.l. oleh Pak Yan, Pak Anton, dan Mas Imam. Konfiks pe(N)-an (mis. pengecualian) dan per-an (mis. perkecualian) pada umumnya diturunkan dari bentuk me- (mis. mengecualikan > pengecualian) dan ber- (mis. berkecuali > perkecualian). Bentuk perkecualian memang lebih tepat untuk merujuk kepada kata benda untuk hasil proses (penyesuaian telah saya terapkan), sedangkan bentuk pengecualian lebih tepat untuk merujuk kepada prosesnya. Meskipun demikian, polisem makna pengecualian dalam KBBI menyiratkan adanya makna “hasil” yang juga melekat pada kata ini.

Sebelum membahas makna masing-masing, perlu diingat bahwa menurut Pedoman EYD tentang penulisan singkatan dan akronim, ketiga bentuk ini ditulis dengan diikuti oleh satu tanda titik karena merupakan singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih. Pedoman tersebut tidak menjelaskan bagaimana aturan pemakaian tanda titik penutup singkatan ini jika diikuti oleh tanda baca lain. Menurut saya, jika tanda baca yang mengikutinya juga berupa tanda titik (pada akhir kalimat biasa), cukup satu tanda titik saja yang digunakan. Sebaliknya, jika yang mengikuti tanda titik penutup singkatan ini adalah tanda baca lain (tanda tanya, tanda seru, tanda titik dua, dsb.), tanda titik dan tanda baca lain tersebut tetap ditulis berurutan.

Berikut perbedaan antara ketiga ungkapan tersebut:

• Ungkapan “dan sebagainya” (dsb.) digunakan pada perincian yang bentuknya sejenis. Misalnya: Hadiah yang diperebutkan pada sayembara itu adalah televisi, radio, video, dsb.
• Ungkapan “dan lain-lain” (dll.) digunakan pada perincian yang beragam atau berbeda. Misalnya: Asap tebal itu berasal dari hutan yang terbakar, juga berasal dari kendaraan bermotor, cerobong pabrik, dll.
• Ungkapan “dan seterusnya” (dst.) digunakan pada perincian yang berjenjang atau yang berkelanjutan secara berurutan. Misalnya: Para siswa diminta mempelajari buku Matematika dari Bab I, II, III, dan seterusnya.

Ungkapan “dan lain sebagainya” tidak dianjurkan untuk digunakan dalam komunikasi resmi karena ungkapan itu rancu dan merupakan gabungan dari “dan lain-lain” dengan “dan sebagainya”.

Menurut saya, pembedaan penggunaan “dst.” dengan yang lain cukup mudah. Namun, pembedaan antara “dsb.” dan “dll.” agak sulit dilakukan dan dapat bersifat subjektif. Butir-butir suatu perincian bisa saja saya anggap sejenis, sementara orang lain menganggap berbeda jenis. Jadi, cara pemakaiannya tetap terserah kepada para pengguna bahasa Indonesia. Yang penting, kita tahu bahwa sebenarnya ada perbedaan makna antara ungkapan-ungkapan ini.

“Ke” memiliki dua fungsi, yaitu sebagai awalan dan sebagai kata depan. Sebagai awalan, ia harus ditulis serangkai, sedangkan sebagai kata depan, ia harus ditulis terpisah. Dalam “kerumahkan”, “ke” berfungsi sebagai kata depan penunjuk tempat (rumah).

“Kan” juga multimakna, antara lain sebagai akhiran pembentuk kata kerja dan sebagai kependekan dari kata “bukan” atau “akan”. Sebagai akhiran, ia harus ditulis serangkai, sedangkan sebagai kependekan, ia harus ditulis terpisah–bahkan sebaiknya diberikan apostrof (‘) sebagai tanda penyingkat. Dalam “kerumahkan”, “kan” berfungsi sebagai kependekan dari “bukan”.

Maafkan Udamu yang pedantis ini, ya, Dis. Hari Sabtu nanti, insya Allah Uda ke rumah. Sekarang, titip cium dulu untuk Athar.

Dalam buku Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia (2007, hlm. 62 & 76), Pak Harimurti Kridalaksana menguraikan lebih lanjut mengenai pola dan makna masing-masing sisipan sebagai berikut (Keterangan: A = adjektiva, N = nomina, V = verba).

1. -em-: berulang-ulang (frekuentatif), mis. getar -> gemetar (N -> A)
2. -in-: berlangsung beberapa lama (duratif), mis. sambung -> sinambung (V -> A)
3. -el-:
   1. benda yang…, mis. gembung -> gelembung (A -> N)
   2. alat (instrumentalis), mis. tunjuk -> telunjuk (V -> N), tapak -> telapak (N -> N)
   3. kumpulan, mis. gigi -> geligi (N -> N)
4. -er-:
   1. alat (instrumentalis), mis. suling -> seruling (N -> N)
   2. yang ber…, mis. gigi -> gerigi (N -> N)

Buku Pak Alwi tidak membahas peran sisipan sebagai pembentuk adjektiva, sedangkan buku Pak Harimurti tidak membahas penggunaan -em- sebagai pembentuk nomina (mis. jemari) dan -in- sebagai pembentuk nomina (mis. kinerja). Selain itu, kedua buku itu pun tidak membahas sisipan lain yang juga dapat ditemukan dalam kosakata bahasa Indonesia dalam kekerapan yang lebih sedikit, misalnya -ah- dalam baharu, dahulu, dan sahaya.

Pernyataan bahwa sisipan sudah tidak lagi produktif mudah-mudahan dapat sirna seiring dengan upaya bersama para ahli, pencinta, dan pengguna bahasa Indonesia untuk menghidupkan kembali kekayaan ini. Sisipan adalah kekayaan morfologis bahasa Indonesia yang dapat melahirkan kata-kata baru untuk berbagai konsep kiwari yang sulit dicari padanannya. Mungkin kita dapat menurunkan kata siniar dari siar sebagai padanan podcast atau pineta dari peta untuk hash–dua kata yang hingga kini belum berhasil ditemukan padanan yang pasnya.

Sekadar pengingat, cermatlah dalam menganalisis asal kata terkait dengan konsep sisipan ini. Jangan sampai Anda menganggap lemari berasal dari lari dengan sisipan -em- atau keledai berasal dari kedai dengan sisipan -el-.

Meremehkan mutu tecermin dalam perilaku berbahasa asal bisa dimengerti. Sifat ini menyebabkan bahasa yang digunakan asal saja tanpa memedulikan apakah bahasa yang digunakan benar atau salah. Tidak ada keinginan untuk menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah, asalkan bahasa yang digunakan bisa dimengerti oleh orang lain.

Mentalitas menerabas tecermin dalam perilaku berbahasa ingin dapat berbahasa Indonesia dengan baik tanpa melalui proses belajar. Bahasa Indonesia dianggap merupakan bahasa yang ada secara alami dan bisa dikuasai tanpa harus dipelajari. Menjadi warga negara Indonesia bukan berarti secara otomatis mampu berbahasa Indonesia. Banyak penduduk Indonesia menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua dan bahasa daerah sebagai bahasa-ibunya. Sedangkan untuk dapat menggunakan bahasa ibu dengan baik saja seseorang perlu belajar dari lingkungan, apalagi untuk dapat mahir menggunakan bahasa kedua.

Tuna harga diri tecermin dalam perilaku berbahasa yang mengagungkan bahasa asing dan menomorduakan bahasa sendiri, misalnya dengan mencantumkan “Exit”, alih-alih “Keluar” pada pintu masuk kantor, atau dengan menggunakan istilah “meeting”, alih-alih “rapat” dalam bahasa sehari-hari. Ada baiknya coba mencontoh bangsa Prancis atau Jepang yang dengan bangga menggunakan bahasa mereka sendiri sebagai jati diri bangsa.

Menjauhi disiplin tecermin dalam perilaku berbahasa yang tidak mau atau malas mengikuti aturan atau kaidah bahasa. Hampir semua bahasa, tidak terkecuali bahasa Indonesia, memiliki aturan dan kaidah yang harus digunakan secara taat asas.

Enggan bertanggung jawab tecermin dalam perilaku berbahasa yang tidak memperhatikan penalaran bahasa yang benar. Bertanggung jawab dalam berbahasa adalah mempertanggungjawabkan kebenaran isi bahasa dengan berpikir dengan baik sebelum mengeluarkan suatu kalimat agar tidak menimbulkan kesalahan nalar.

Latah atau ikut-ikutan tecermin dalam perilaku berbahasa meniru atau mengulang kembali ucapan orang lain tanpa memperhatikan kebenaran ucapan tersebut, baik secara semantik maupun gramatikal. Kritislah dan pikirkanlah dulu perkataan orang lain sebelum mengulangnya, atau dalam konteks kontemporer, sebelum mengicaukan ulang (retweet) suatu twit.

Mari kita upayakan untuk membuang sifat-sifat negatif dalam berbahasa tersebut. Jika tidak bisa berubah drastis, mari lakukan secara perlahan-lahan.